OPERASIONAL MOBIL KONTAINER DI KOTA LUWUK JADI SOROTAN, KESELAMATAN MASYARAKAT HARUS DIUTAMAKAN
LUWUK, BANGGAI – Aktivitas kendaraan kontainer yang beroperasi di wilayah Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, khususnya pada jam-jam padat aktivitas masyarakat, menjadi perhatian terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Keberadaan kendaraan berukuran besar di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Pada waktu masyarakat mulai beraktivitas, seperti berangkat sekolah, bekerja, maupun menjalankan kegiatan sehari-hari, keberadaan kendaraan kontainer di jalan raya berpotensi menimbulkan gangguan kelancaran lalu lintas dan meningkatkan risiko keselamatan bagi pengguna jalan lainnya.
Kondisi ini membutuhkan perhatian dan evaluasi, mengingat keselamatan di jalan raya merupakan kepentingan bersama. Pengaturan kendaraan angkutan barang tidak semata-mata berbicara mengenai kelancaran distribusi logistik, tetapi juga harus mempertimbangkan kapasitas jalan, kepadatan kendaraan, kondisi lingkungan, serta keselamatan pengendara dan masyarakat umum.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Dinas Perhubungan diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pengaturan jam operasional kendaraan kontainer, termasuk memastikan adanya ketentuan yang jelas mengenai waktu dan ruas jalan yang dapat dilalui kendaraan tersebut.
Pengaturan ini perlu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah juga perlu mengedepankan langkah preventif agar potensi kecelakaan dapat diminimalkan sebelum menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Menanggapi persoalan tersebut, Choirul Akhyar selaku Presiden Mahasiswa Universitas Tompotika (UNTIKA) turut menyoroti pentingnya pengaturan operasional kendaraan kontainer di Kota Luwuk. Ia menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan transportasi dan lalu lintas.
“Menurut saya, pertimbangan keselamatan masyarakat harus jauh lebih penting daripada kepentingan operasional kendaraan. Kita tidak boleh mengabaikan risiko yang dapat ditimbulkan oleh kendaraan berukuran besar ketika beroperasi di tengah padatnya aktivitas masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang jelas dan tegas, bukan menunggu sampai terjadi kecelakaan baru kemudian melakukan evaluasi,” tegas Choirul Akhyar.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Banggai, khususnya Dinas Perhubungan, agar segera melakukan kajian dan evaluasi terhadap jam operasional kendaraan kontainer. Pembatasan pada jam-jam sibuk serta pengaturan waktu operasional yang lebih aman perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi lalu lintas dan karakteristik jalan di Kota Luwuk.
Ia juga menegaskan bahwa tuntutan pengaturan tersebut bukan berarti menghambat aktivitas ekonomi maupun distribusi barang, melainkan memastikan agar kepentingan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan keselamatan masyarakat.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan instansi terkait. Jangan sampai persoalan pengaturan kendaraan angkutan barang baru mendapat perhatian setelah muncul korban atau kerugian akibat kecelakaan lalu lintas.
Kelancaran distribusi barang memang penting, tetapi keselamatan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.